Boyolali - Saat ini terdapat sekitar 20 ribu Boyolali mengungsi karena erupsi Merapi. Namun justru pihak yang paling berwenang mengurusinya saat ini sedang nglencer ke Bali dengan alasan kunjungan kerja.

20 Ribu orang tersebut berasal dari sejumlah desa rawan becana Merapi di tiga kecamatan di Boyolali, yaitu Kecamatan Selo, Kecamatan Musuk, dan Kecamatan Cepogo.

Saat ini, Jumat (5/11/2010), mereka ditampung di 14 titik di dalam Kota Boyolali, yang telah berada di zona aman yaitu lebih dari 20 km dari puncak Merapi. Konsentrasi pengungsian terbesar adalah di pendopo kabupaten dan di GOR Boyolali.

Dalam kondisi seperti itu, wakil bupati dan Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Boyolali justru meninggalkan daerahnya yang sedang rawan. Padahal instansinya adalah yang paling berwenang menangani masalah bencana dan pengungsian.

Wabup, Agus Purmanto, berangkat ke Bali sejak 3 Nopember lalu bersama Kepala Bakesbangpolinmas Boyolali, Sumantri DM, perwakilan dari Humas Informatika dan Protokol serta seorang dari Setwan. Mereka mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Jembrana untuk mempelajari e-vote atau pilkada elektronik.

Keputusan itu sebenarnya telah ditentang oleh pihak DPRD mengingat kondisi Merapi yang kian kritis. Bahkan Komisi I DPRD Boyolali yang semula juga diajak serta, kemudian memutuskan tidak bersedia berangkat.

Wakil Ketua DPRD Boyolali, Tanthowi Jauhari, mengkritik keras langkah yang dilakukan wabup dan Kepala Bakesbangpolinmas tersebut. Apalagi, lanjutnya, salah satu tupoksi Bakesbangpolinmas adalah menangani masalah bencana.

"Kami menyesalkan sikap wabup dan Kepala Bakesbangpolinmas yang tetap keras kepala berangkat kunker dalam kondisi seperti ini. Kami juga lebih menyesalkan lagi sikap bupati yang tetap mengijinkan mereka berangkat," ujar Tanthowi.

Alasan Bupati Boyolali bahwa sudah ada pembagian tugas yang jelas serta pemerintahan harus tetap berjalan meskipun ada bencana, dinilai Tanthowi sebagai alasan yang mengada-ada.

"Apa kalau mereka tidak berangkat ke Bali lalu mengurusi pengungsi lalu pemerintahan juga berhenti. Kami menghargai bahwa masalah e-vote itu bagian dari inovasi, tapi pendalaman tetntang itu sebenarnya bisa dilakukan lain waktu dalam kondisi daerah yang lebih tepat," lanjutnya.

Dia juga memaparkan saat ini banyak pengungsi yang tercecer dari keluarganya karena tidak komunikasi yang cukup. Bahkan saat ini ada 65 pengungsi yang harus dirawat di rumah sakit.

"Banyak relawan dari luar masuk ke Boyolali untuk menolong korban, tapi justru yang paling berwenang mengurusi justru tidak peduli," ujar politisi PAN tersebut.